Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2018

(-)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penerbitan Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia guna meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dan Izin Tinggal Terbatas (Itas) bagi TKA, termasuk mekanisme pengajuan, persetujuan, dan perpanjangan izin tinggal. Pemberi Kerja TKA diwajibkan untuk mengajukan permohonan Vitas dan Itas secara elektronik melalui sistem TKA Online. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan rangkap jabatan, pengalihan jaminan, dan pengawasan keimigrasian terhadap TKA.

1. Itas dan Izin Tinggal Tetap bagi TKA yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Itas dan Izin Tinggal Tetap. 2. Terhadap pengajuan permohonan Itas dan Izin Tinggal Tetap bagi TKA yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Itas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

(-)