Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

(-)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini bertujuan untuk mengatur penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BPN.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini membentuk Tim Pengelola Laporan di tingkat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan, dengan susunan keanggotaan yang berbeda di setiap tingkatan. Tim ini bertugas mengadministrasikan laporan, melakukan klarifikasi, membuat laporan analisis hasil klarifikasi, memberikan rekomendasi, dan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan laporan. Pelaksanaan tugas tim dimonitor dan dievaluasi oleh Inspektur Utama BPN.

Laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan kepada Tim Pengelola Laporan sesuai dengan tempat bertugas Terlapor. Laporan harus disampaikan secara tertulis dan disertai data Pelapor serta keterangan mengenai dugaan Terlapor dilengkapi dengan bukti permulaan. Tim Pengelola Laporan melakukan verifikasi terhadap laporan dan memberikan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin, pengembalian kerugian negara, dan/atau penyampaian hasil verifikasi kepada pihak yang berwenang.

Peraturan ini juga mengatur perlindungan terhadap Pelapor, meliputi menjaga kerahasiaan identitas dan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberikan pengamanan fisik jika diperlukan.

(-)

(-)