Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta

Juga dikenal sebagai: PP 6/1974 · PP No. 6 Tahun 1974 · PP Nomor 6 Tahun 1974

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:5 Maret 1974Tanggal Penetapan:5 Maret 1974
Aparatur Sipil NegaraBadan Usaha & Perdagangan

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku05 Maret 1974
Tanggal Penetapan05 Maret 1974
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikulir (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 203) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikulir (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 962)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan membatasi kegiatan mereka dalam usaha swasta. Pembatasan ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas, dan Penjabat, serta istri dari pejabat tertentu. Mereka dilarang memiliki, memimpin, atau terlibat dalam perusahaan swasta dan kegiatan usaha dagang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh Penjabat Yang Berwenang. Pembatasan ini juga berlaku untuk kegiatan sosial yang memberikan keuntungan materiil. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa Pegawai Negeri dan anggota ABRI dapat fokus pada tugas-tugas negara tanpa konflik kepentingan.

1. Mereka yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan usaha yang dilarang harus menghentikan atau mengalihkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga dan melaporkannya kepada Penjabat Yang Berwenang selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1974. 2. Mereka yang memerlukan izin untuk kegiatan yang sedang berlangsung harus segera mengajukan permohonan izin kepada Penjabat Yang Berwenang. 3. Jika izin tidak diberikan, kegiatan harus dihentikan dan dialihkan kepada pihak ketiga dalam waktu 6 bulan setelah penolakan izin.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan tindakan dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pimpinan instansi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.