[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","23ea5eeb-652e-47a6-a846-3fc8555c3cf0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang","short_title","Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2002","number","15","year","2002","published_date","2002-04-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3aa5d8-f159-4344-9c0c-bcfbc6a9b276","Pencegahan Pencucian Uang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tindak Pidana Pencucian Uang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 2002/ No. 30, TLN NO. 4191, LL SETNEG : 18 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Tindak Pidana Pencucian Uang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2002. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-undang ini dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Pencucian uang dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional untuk mengatasinya. Undang-undang ini mengatur pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah besar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memblokir dan menyita harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana.

","transitional_provisions","

Kepala dan wakil kepala PPATK harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.
PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala dan wakil kepala PPATK ditetapkan.
Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya, sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
Kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.

","sanctions","

Pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.
Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin.
Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.

","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010","473df3e9-c2ba-44d2-a830-2d55c771588d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44074/uu-no-25-tahun-2003","cbde7112-a5e1-4eb0-9185-907a068648ab","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 YEAR 2002
CONCERNING
THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that crimes that generate large amounts of wealth are increasing, both crimes committed within the territory of the Republic of Indonesia and those that cross national borders;
that the origin of wealth resulting from these crimes is concealed or disguised in various ways known as money laundering;
that money laundering must be prevented and eradicated so that the intensity of crimes that generate or involve large amounts of wealth can be minimized so that the stability of the national economy and state security are maintained;
that money laundering is not only a national crime but also a transnational crime, therefore it must be eradicated, including by carrying out regional or international cooperation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=23ea5eeb-652e-47a6-a846-3fc8555c3cf0","actionData","errors"]