Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sejalan dengan perkembangan pengurusan piutang negara serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian piutang negara melalui optimalisasi pengelolaan aset jaminan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyesuaian definisi operasional terkait pengurusan piutang negara, termasuk penegasan mengenai pola penyaluran dana (chanelling dan risk sharing), serta peran Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan ini memperkenalkan mekanisme baru terkait penguasaan fisik, penggunaan, dan pendayagunaan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita oleh negara. Selain itu, diatur pula tata cara pembayaran utang melalui penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan, serta pengambilalihan aset oleh negara untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan bagi kepentingan umum. Proses penilaian aset dalam rangka penyelesaian piutang negara kini dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.