Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151).

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). RUKN berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan RUKD dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. RUKN disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan melibatkan Pemerintah Daerah provinsi, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. RUKD disusun oleh gubernur berdasarkan RUKN, dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan pihak terkait, dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. RUKN dan RUKD dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 tahun, atau dapat dimutakhirkan sebelum jangka waktu tersebut jika terjadi perbedaan signifikan antara realisasi dan proyeksi, perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(-)

(-)