Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan menetapkan tata cara penghapusan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel. Penghapusan BMN dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, mencakup tanah, bangunan, perangkat lunak, lisensi, dan aset lainnya. Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan penghapusan, menetapkan keputusan penghapusan, dan melaksanakan pemusnahan BMN. Pengguna Barang harus mengajukan permohonan penghapusan kepada Pengelola Barang dan melaporkan pelaksanaannya. Penghapusan dapat dilakukan karena pemindahtanganan, putusan pengadilan, pemusnahan, atau sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Permohonan Penghapusan BMN yang telah diajukan dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Persetujuan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dinyatakan tetap berlaku.

(-)