Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1253). Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur proses bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022. Proses bisnis ini digambarkan dalam Peta Proses Bisnis yang terdiri dari peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan dokumen strategis dan tugas fungsi organisasi, dan ditetapkan oleh Menteri. Setiap unit kerja eselon I bertanggung jawab untuk menyusun peta subproses dan peta lintas fungsi, yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. Standar operasional prosedur disusun berdasarkan peta lintas fungsi dan dievaluasi setidaknya sekali setahun untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

1. Peta proses, subproses Level 1 sampai dengan Level n, peta relasi, dan peta lintas fungsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 2. Standar operasional prosedur ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tentang peta lintas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

(-)