Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013

Peraturan ini bertujuan untuk melimpahkan wewenang pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Pelimpahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan penanaman modal di kawasan perdagangan bebas tersebut. Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Pengusahaan di masing-masing kawasan harus melaporkan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada BKPM setiap tahun dan memperhatikan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Selain itu, mereka harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BKPM dan dapat berkonsultasi dengan BKPM serta instansi teknis lainnya jika diperlukan.