[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","152bc8f9-b1a2-4e2b-a41b-7f286d4dd8f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta","short_title","Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014","number","28","year","2014","published_date","2014-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Cipta","subject_matter","Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.\r\n Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).\r\n Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.\r\n Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.\r\n Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.\r\n Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.\r\n Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.\r\n Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.\r\n Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak-cipta
2014
Undang-undang (UU) NO. 28, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Hak Cipta
ABSTRAK:	\n \n bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;\r\n bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;\r\n bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;\r\n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.\r\n\r\n \n Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.\r\n Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).\r\n Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.\r\n Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.\r\n Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.\r\n Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.\r\n Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.\r\n Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.\r\n Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. \n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta \n \r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n \r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \r\nKetentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n \n 47 \n \n

","regulatory_relationship","Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta","scope_and_parties","Undang-Undang ini berlaku terhadap semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia, serta Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia atau yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait. Undang-Undang ini mengatur Hak Cipta dan Hak Terkait.","policy_content","Undang-Undang ini mengatur mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait, yang merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, meliputi hak untuk tetap dicantumkan namanya, menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul, dan mempertahankan integritas ciptaan. Hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, meliputi hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan ciptaan. Hak Terkait meliputi hak moral dan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram, dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran. Undang-undang ini juga mengatur mengenai masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait, pencatatan ciptaan, lisensi, Lembaga Manajemen Kolektif, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","1. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.\n2. Surat pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap sah sampai masa pelindungannya berakhir.\n3. Perikatan jual beli hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap sah sampai jangka waktu perikatan berakhir.\n4. Perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.\n5. Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif.\n6. Organisasi profesi atau lembaga sejenis tersebut wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.\n7. Perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta sesuai ketentuan waktu yang diatur.","sanctions","1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan terkait perusakan sarana kontrol teknologi atau penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.\n2. Pelanggaran hak ekonomi terkait penyewaan, penyiaran, komunikasi, penggandaan, pendistribusian, atau penyediaan ciptaan dapat dikenai pidana penjara paling lama 1-4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 hingga Rp1.000.000.000, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 untuk bentuk pembajakan.\n3. Pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dapat dikenai denda paling banyak Rp100.000.000,00.\n4. Penggunaan komersial potret tanpa persetujuan dapat dikenai denda paling banyak Rp500.000.000,00.\n5. Pelanggaran hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran dapat dikenai pidana penjara paling lama 1-4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 hingga Rp1.000.000.000, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 untuk bentuk pembajakan.\n6. Lembaga Manajemen Kolektif yang beroperasi tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44465/uu-no-19-tahun-2002","d7158be8-b775-4404-b0ee-7032f2edc55d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 28 OF 2014

ON
COPYRIGHT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that copyright is intellectual property in the fields of science, art, and literature which plays a strategic role in supporting national development and promoting general welfare as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;
that the development of science, technology, art, and literature has been so rapid that it requires improved protection and legal certainty guarantees for creators, Copyright holders, and Related Rights owners;
that Indonesia has become a member of various international treaties in the field of copyright and related rights, thus requiring further implementation in the national legal system so that national creators and creators are able to compete internationally;
that Law Number 19 of 2002 concerning copyright is no longer in line with legal developments and public needs, therefore it needs to be replaced by a new Law;
that based on the considerations referred to in letters a, b, c, and d, it is necessary to establish a Law on Copyright.

Bearing in Mind :

Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 28 C paragraph (1), and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=152bc8f9-b1a2-4e2b-a41b-7f286d4dd8f9","actionData","errors"]