Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1313).

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan gas suar pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan tujuan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber energi sebagai bagian dari kebijakan energi nasional. Pengelolaan gas suar meliputi pemanfaatan dan/atau pembakaran gas suar yang wajib dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan.

Kontraktor wajib menyusun rencana pengelolaan gas suar dalam rencana pengembangan lapangan (Plan of Development). Peraturan ini mengutamakan pemanfaatan gas suar. Pembakaran gas suar diperbolehkan dalam kondisi rutin, tidak rutin, untuk keselamatan, atau dalam kondisi tertentu seperti gas bertekanan rendah dengan kandungan gas pengotor tinggi yang belum dapat dimanfaatkan secara ekonomis, kondisi darurat, atau kendala komersialisasi produksi gas bumi.

Terdapat batasan pembakaran gas suar rutin, yaitu tidak melebihi 2% dari laju alir volumetrik harian gas umpan untuk lapangan gas bumi, atau laju alir volumetrik rata-rata harian dalam 6 bulan sebesar 2 MMSCFD untuk setiap lapangan minyak bumi. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan dilarang melakukan pembakaran gas suar rutin dan wajib membuat desain kilang tanpa pembakaran gas suar rutin.

Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melaporkan pembakaran gas suar yang berlangsung lebih dari satu hari dengan volume rata-rata harian melebihi 20 MMSCFD kepada Kepala Inspeksi dan Direktur Jenderal. Dalam hal terjadi pembakaran gas suar akibat ketidakhandalan peralatan, wajib dilakukan upaya penghentian dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Peraturan ini juga mengatur tentang identifikasi volume pembakaran gas suar, kerjasama pembakaran dan/atau pemanfaatan gas suar, serta pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal. Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan gas suar setiap 6 bulan.

1. Kegiatan Pembakaran Gas Suar yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

1. Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatalan penunjukan Kepala Teknik, dan/atau penghentian sementara kegiatan operasi pada fasilitas produksi.