Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Latar belakang penetapan jabatan fungsional ini adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Ketentuan Substansial:

1. Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun Manajemen dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.
2. Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.
3. Instansi pembina jabatan fungsional ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
4. Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dinilai angka kreditnya meliputi pendidikan, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, manajemen informasi aset, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang.
5. Jenjang jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Muda, dan Madya.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/di-inpassing ke dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
2. Batas waktu penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal sejak peraturan Menteri ini diundangkan dan selesai pada akhir Desember 2014.