[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","10f5ec35-6589-4de7-bf6a-82a2e757efce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerimaan Negara Bukan Pajak","subject_matter","Memuat arah perubahan sebagai berikut:\r\n1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;\r\n2. memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (non tax revenue coverage) yaitu PNBP agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara; dan\r\n3. mengopimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)\r\n\r\nHal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBP yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatyan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Menteri /Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di bidang PNBP.\r\n\r\nDengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nPemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNBP semakin profesional, transparan, dan bertanggungjawab.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penerimaan-negara-bukan-pajak
2018
Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2018/NO.147, TLN NO.6245, LL SETKAB : 38 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Penerimaan Negara Bukan Pajak
ABSTRAK:	\n \n a. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;\r\nb. Mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggungjawab dan berkeadilan;\r\nc. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Memuat arah perubahan sebagai berikut:\r\n1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;\r\n2. memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (non tax revenue coverage) yaitu PNBP agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara; dan\r\n3. mengopimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)\r\n\r\nHal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBP yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatyan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Menteri /Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di bidang PNBP.\r\n\r\nDengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nPemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNBP semakin profesional, transparan, dan bertanggungjawab. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018. \n Mencabut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak \n Akan mengatur Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ini. \n 38 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak","scope_and_parties","","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengaturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini mengatur pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan PNBP, serta menetapkan objek dan subjek PNBP, tarif, dan tata cara pengelolaan. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan PNBP untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelesaiannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.\n2. Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.\n3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.","sanctions","1. Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46006/uu-no-20-tahun-1997","8acd0efc-4769-4703-b9ac-414dd205efe6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2018
ON
NON-TAX REVENUE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of the duties and functions of the Government in providing services, regulation, community protection, legal certainty, and management of state assets, including the utilization of natural resources, in order to achieve national goals and national independence as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, can realize a form of state revenue called Non-Tax State Revenue;
that in order to optimize state revenue and improve the implementation of the duties and functions of the Government in providing services, regulation, community protection, legal certainty, and management of state assets, including sustainable natural resource management, it is necessary to improve the regulation of Non-Tax State Revenue management to be more professional, transparent, accountable and fair;
that Law Number 20 of 1997 on Non-Tax State Revenue is no longer in accordance with the development of law, governance, state financial management, and community needs, so it needs to be replaced with a new Law;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to enact a Law on Non-Tax State Revenue;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 23, Article 23A, and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

With Joint Consent
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS DECIDED:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

LAW ON NON-TAX STATE REVENUE.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=10f5ec35-6589-4de7-bf6a-82a2e757efce","actionData","errors"]