Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 4 Tahun 2012

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah melalui sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang memerlukan izin, seperti pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam, guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITMB), Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Retribusi IMB: Mengatur tentang objek retribusi (pemberian izin mendirikan bangunan), subjek retribusi (orang atau badan yang memperoleh izin), cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta cara penghitungan besarnya retribusi.
3. Retribusi ITMB: Mengatur tentang objek retribusi (pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol), subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis tempat penjualan (hotel, restoran, bar, supermarket, toko).
4. Retribusi Izin Trayek: Mengatur tentang objek retribusi (pemberian izin trayek angkutan penumpang umum), subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis angkutan dan kapasitas tempat duduk.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan: Mengatur tentang objek retribusi (pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan), subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis usaha perikanan (penangkapan, budidaya) dan ukuran kapal.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.