Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2024

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini diterbitkan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini dilakukan karena peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan bersifat dinamis dan perlu ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini tidak mencantumkan pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, pembentukan otoritas baru, atau kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi. Tidak ada persyaratan khusus bagi badan hukum yang disebutkan dalam peraturan ini.