Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang. Peraturan ini mengubah: (-)

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Tujuannya adalah untuk menegaskan kedudukan Provinsi Maluku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, dengan ibu kota di Kota Ambon. Karakteristik wilayah meliputi kawasan kepulauan, pesisir, pegunungan, dan potensi sumber daya alam seperti kelautan, perikanan, dan pertanian. Undang-Undang ini juga menegaskan keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Provinsi Maluku.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)