Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa substansi kegiatan bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online lebih tepat berada di bawah urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, bukan Dinas Perhubungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyesuaian definisi kelembagaan, di mana Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kini secara eksplisit dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme koordinasi antara Kepala Dinas Perhubungan dengan pihak terkait (Aplikator, koperasi, dan ketua kelompok) serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta. Hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Dinas mengenai sasaran penerima bantuan iuran, yang wajib memuat identitas diri lengkap berupa nama, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat.