Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Juga dikenal sebagai: PP 11/2014 · PP No. 11 Tahun 2014 · PP Nomor 11 Tahun 2014

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:12 Februari 2014Tanggal Penetapan:12 Februari 2014
Pembentukan Lembaga NegaraPerbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku12 Februari 2014
Tanggal Penetapan12 Februari 2014
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

(-)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pihak-pihak yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mendukung operasional OJK agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional. Kebijakan ini menetapkan bahwa pungutan dikenakan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau individu yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lainnya. Pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional OJK. Pihak yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha di bawah pengawasan OJK wajib membayar pungutan tertinggi dari setiap kegiatan usaha. Jenis pungutan meliputi biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan rencana aksi korporasi, serta biaya tahunan untuk pengaturan dan pengawasan. Pembayaran pungutan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan OJK berhak melakukan verifikasi atas perhitungan pungutan yang dilakukan secara mandiri oleh pihak terkait.

1. Biaya tahunan oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk tahun 2013 merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK. 2. Sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh OJK kepada Pihak atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK.

1. Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh OJK sebesar 2% per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar. 2. OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran.