Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Juga dikenal sebagai: PP 15/2026 · PP No. 15 Tahun 2026 · PP Nomor 15 Tahun 2026

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:26 Mei 2026Tanggal Penetapan:27 Maret 2026
Kesehatan & FarmasiPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Pendapatan Non Pajak

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku26 Mei 2026
Tanggal Penetapan27 Maret 2026
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup PNBP pada BPOM meliputi penerimaan dari jasa registrasi, notifikasi, dan evaluasi; jasa inspeksi; jasa sertifikasi dan penerbitan izin penerapan; serta denda administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor ke Kas Negara.

Peraturan ini memberikan insentif berupa tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi usaha mikro dan kecil untuk jenis layanan tertentu, seperti jasa registrasi dan notifikasi produk dalam negeri, serta sertifikasi pemenuhan standar keamanan pangan. Selain itu, terdapat fleksibilitas penetapan tarif hingga Rp0,00 atau 0,00% dengan pertimbangan tertentu, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kondisi kahar, atau kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan BPOM dengan persetujuan Menteri Keuangan.

1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat permohonan diajukan. 2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi denda administratif atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.