[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","077e389e-8530-4039-ae03-8ef4319fd8f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2026","number","15","year","2026","published_date","2026-03-27","effective_date","2026-05-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan","subject_matter","PP ini mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP ini.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Jenis - Tarif
2026
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 15, LN 2026 (35), TLN (7168) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; dan PP No. 44 Tahun 2025. \n PP ini mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2026. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 31 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5; penjelasan hlm 6 sd 8; dan lampiran hlm 9 sd 31) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini menetapkan jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup PNBP pada BPOM meliputi penerimaan dari jasa registrasi, notifikasi, dan evaluasi; jasa inspeksi; jasa sertifikasi dan penerbitan izin penerapan; serta denda administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor ke Kas Negara.

Peraturan ini memberikan insentif berupa tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi usaha mikro dan kecil untuk jenis layanan tertentu, seperti jasa registrasi dan notifikasi produk dalam negeri, serta sertifikasi pemenuhan standar keamanan pangan. Selain itu, terdapat fleksibilitas penetapan tarif hingga Rp0,00 atau 0,00% dengan pertimbangan tertentu, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kondisi kahar, atau kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan BPOM dengan persetujuan Menteri Keuangan.

","transitional_provisions","1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat permohonan diajukan. 2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi denda administratif atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51610/pp-no-32-tahun-2017","c35b835b-c739-4db9-bf6c-861ddaf063cc","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2026
ON
TYPES AND TARIFFS OF NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE TO THE INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that in order to adjust the types and tariffs of Non-Tax State Revenue applicable to the Indonesian Food and Drug Authority as regulated in Government Regulation Number 32 of 2017 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Indonesian Food and Drug Authority, it is necessary to re-regulate the types and tariffs of Non-Tax State Revenue applicable to the Indonesian Food and Drug Authority;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 4 paragraph (3), Article 8 paragraph (3), and Article 12 paragraph (2) of Law Number 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue, it is necessary to establish a Government Regulation on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Indonesian Food and Drug Authority;

Bearing in Mind :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6245);
Government Regulation Number 44 of 2025 on Procedures for Tariff Determination, Management, and Settlement of Objections, Relief, and Refunds of Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 156, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7140);

HAS DECIDED:

To enact :

GOVERNMENT REGULATION ON TYPES AND TARIFFS OF NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE TO THE INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY.

Article 1

Types of Non-Tax State Revenue applicable to the Indonesian Food and Drug Authority include revenue derived from:
a. registration, notification, and evaluation services;
b. inspection services;
c. certification and issuance of implementation permit services; and
d. administrative fines for violations of laws and regulations in the field of food and drugs.
Types of Non-Tax State Revenue as referred to in paragraph (1) letter a through letter c shall have types and tariffs as listed in the Appendix which constitutes an inseparable part of this Government Regulation.
Tariffs for types of Non-Tax State Revenue as referred to in paragraph (1) letter d shall be in accordance with the provisions of laws and regulations.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=077e389e-8530-4039-ae03-8ef4319fd8f2","actionData","errors"]