Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.08/2016

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Peraturan ini bertujuan untuk mengakomodasi pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing dalam bentuk rupiah, yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014. Perubahan ini mencakup penyesuaian dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) untuk belanja hibah, termasuk tata cara pencairan dana hibah. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab menyusun RKA-BUN dan melampirkannya dengan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Proses pencairan dana hibah melibatkan beberapa langkah administratif, termasuk penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, transaksi setelmen belanja hibah dalam valuta asing/rupiah yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh frasa “Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang”, selanjutnya dibaca “Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko”.

(-)