Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218).

Peraturan Menteri ini menetapkan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sebagai pedoman wajib bagi seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Standar ini meliputi: - Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan. - Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum. - Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dokumen dan informasi hukum yang telah diolah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 wajib disesuaikan paling lambat satu tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Dokumen dan Informasi Hukum yang telah diolah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(-)