Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2013 ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana pemilu. Peraturan ini menetapkan bahwa pengadilan harus menyelesaikan kasus dalam waktu yang ditentukan, dengan kemungkinan sidang maraton untuk memenuhi batas waktu. Selain itu, peraturan ini mengatur pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hakim khusus ditunjuk untuk menangani kasus ini, dan ketentuan lebih lanjut diatur melalui kesepakatan bersama antara lembaga terkait.