Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar. Perubahan ini juga mengatur mekanisme pemberian pekerjaan kepada pelaku usaha jasa pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan. Ketentuan substansial meliputi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian izin, kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal, dan pengaturan klasifikasi serta kualifikasi usaha jasa pertambangan. Selain itu, peraturan ini menetapkan persyaratan kekayaan bersih untuk kualifikasi usaha dan mengatur penggunaan tenaga kerja asing.

(-)

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUJP atau SKT.