[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01861c9e-15b5-4a19-96eb-9353904c66f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022","number","64/PMK.03/2022","year","2022","published_date","2022-03-30","effective_date","2022-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – HASIL PERTANIAN TERTENTU
2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 64/PMK.03/2022, BN.2022/NO. 364; https:jdih.kemenkeu.go.id :10 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta menyederhanakan\r\nadministrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban\r\nperpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang hasil\r\npertanian tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengenaan pajak\r\npertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Bahwa Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar\r\nPengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu belum dapat\r\nmenampung perkembangan kebutuhan pengaturan tersebut, sehingga perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas\r\nPenyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No.\r\n3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN\r\nTahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN\r\nNo. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI\r\n118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nPengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian\r\ntertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan\r\nPajak Pertambahan Nilai yang terutang. Ketentuan mengenai rincian barang hasil\r\npertanian tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak\r\nterpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Besaran tertentu ditetapkan: sebesar 1,1%\r\n(satu koma satu persen) dari Harga Jual, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;\r\ndan sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari Harga Jual, yang mulai berlaku pada\r\nsaat diberlakukannya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur\r\ndalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Besaran\r\ntertentu diperoleh dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dari tarif Pajak\r\nPertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak\r\nPertambahan Nilai dikalikan dengan Harga Jual. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:\r\nsebesar 11 % (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan\r\nsebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya\r\npenerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)\r\nhuruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan\r\nBarang Hasil Pertanian Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n838), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 19 HLM, Lampiran halaman 11 -19. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengaturan. Dalam peraturan ini, pengusaha kena pajak dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Besaran tertentu ini ditetapkan sebesar 1,1% dari harga jual mulai 1 April 2022, dan 1,2% dari harga jual saat tarif PPN baru diberlakukan. Pengusaha kena pajak yang menggunakan besaran tertentu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, badan usaha industri yang mengolah barang hasil pertanian tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Pajak masukan atas perolehan barang dan jasa kena pajak terkait penyerahan barang hasil pertanian tertentu tidak dapat dikreditkan.

","transitional_provisions","1. Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 dianggap menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.\n2. Pengusaha Kena Pajak tersebut dianggap telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143627/pmk-no-89pmk0102020","8bef5599-8840-4f5c-8269-a19377c7541a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64/PMK.03/2022
CONCERNING
VALUE ADDED TAX ON THE SUPPLY OF
CERTAIN AGRICULTURAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide justice and legal certainty, and to simplify tax administration in the implementation of rights and/or fulfillment of tax obligations for taxable entrepreneurs who supply certain agricultural products, it is necessary to re-regulate the provisions regarding the imposition of value added tax on the supply of certain agricultural products;
that Regulation of the Minister of Finance Number 89/PMK.010/2020 concerning Other Values as the Tax Base for the Supply of Certain Agricultural Products cannot accommodate the development of regulatory needs as referred to in letter a, so

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01861c9e-15b5-4a19-96eb-9353904c66f8","actionData","errors"]