[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","016c03bf-042a-4e05-81c1-72a0097a1fdd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-04-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2011/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaaan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Di Kabupaten Katingan, Perlu Dilakukan Penyesuaian Dan Pengaturan Kembali Pajak-Pajak Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku ;\r\nB. Bahwa Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Kepada Daerah Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Penyesuaian Dan Penambahan Jenis Pajak Daerah. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010. \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II JENIS PAJAK;\r\nBAB III PAJAK HOTEL;\r\nBAB IV PAJAK RESTORAN;\r\nBAB V PAJAK HIBURAN;\r\nBAB VI : PAJAK PENERANGAN JALAN;\r\nBAB VII : PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN;\r\nBAB VIII : PAJAK PARKIR;\r\nBAB IX : PAJAK AIR TANAH;\r\nBAB X : PAJAK SARANG BURUNG WALET;\r\nBAB XI : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;\r\nBAB XII : BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN;\r\nBAB XIII : WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB XIV : PEMUNGUTAN PAJAK;\r\nBAB XV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\nBAB XVI : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN;\r\nBAB XVII : INSENTIF PEMUNGUTAN;\r\nBAB XVIII : KETENTUAN KHUSUS;\r\nBAB XIX : PENYIDIKAN;\r\nBAB XX : KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XXII : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2011. \n 43 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah pelaksanaan otonomi daerah dan penyesuaian pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk memungut pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

\n\n

Jenis pajak yang diatur meliputi:

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

\n\n

Setiap jenis pajak memiliki ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan masa pajak. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan pajak, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan penagihan pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

\n\n

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan mengelola pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan membiayai pembangunan daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.","sanctions","1. Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.\n3. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.\n4. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Katingan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308632/perda-kab-katingan-no-1-tahun-2024","3c0ca40e-d7f6-4a6e-974e-f7b5a6b1fe54","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES
GOVERNMENT OF KATINGAN REGENCY
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of implementing broad, real and responsible Regional Autonomy in Katingan Regency, it is necessary to make adjustments and re-regulate Regional Taxes in accordance with the prevailing Laws and Regulations;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Region is given the authority to make adjustments and add types of Regional Taxes.
that in order to collect Regional Taxes as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it by Regional Regulation of Katingan Regency.

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=016c03bf-042a-4e05-81c1-72a0097a1fdd","actionData","errors"]