Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) dalam mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing. Strategi yang diterapkan meliputi penataan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan jejaring. Capaian diukur melalui indikator masukan, keluaran, dan hasil. Kurikulum SPP terdiri dari kurikulum inti, kompetensi, dan pendukung, dengan komposisi yang ditetapkan secara proporsional. Pendanaan SPP dapat bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah dan pemerintah daerah berperan dalam pembinaan dan penyediaan sumber daya untuk SPP.