[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","014872a4-e3ee-471e-bd1f-75e70d0af179","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 Tahun 2019","number","21/5/PBI/2019","year","2019","published_date","2019-04-26","effective_date","2019-07-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Bank Indonesia NO. 21/5/PBI/2019, BN 2019/NO 72; PERATURAN.GO.ID; 34 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing\n2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/20/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003\n3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/44/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk menjaga integritas dan mendorong terciptanya pasar uang dan pasar valuta asing yang adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Kebijakan ini mengatur penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing, yang meliputi Penyedia Electronic Trading Platform (ETP), Perusahaan Pialang, Systematic Internalisers, dan Penyelenggara Bursa. Setiap penyelenggara wajib memiliki izin dari Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk modal minimum dan tata kelola yang baik. Penyelenggara juga diwajibkan untuk memelihara total ekuitas dan menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia. Selain itu, terdapat larangan bagi penyelenggara untuk memberikan jasa di luar izin yang diberikan, serta larangan bagi pemegang saham pengendali untuk memiliki kendali di lebih dari satu penyelenggara transaksi.

","transitional_provisions","1. Izin sebagai Perusahaan Pialang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku.\n2. Perusahaan Pialang yang telah memiliki izin wajib memelihara total ekuitas sesuai ketentuan baru dalam waktu 2 tahun.\n3. Kepemilikan asing pada Perusahaan Pialang yang telah ada sebelum peraturan ini dikecualikan dari batasan baru, kecuali jika melakukan aksi korporasi.\n4. Pemegang saham yang telah menjadi pengendali di lebih dari satu Perusahaan Pialang sebelum peraturan ini tetap dapat melanjutkan, namun tidak dapat menjadi pengendali di penyelenggara lain.\n5. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Systematic Internalisers dan Penyedia ETP sebelum peraturan ini berlaku harus memenuhi persyaratan perizinan dalam jangka waktu tertentu.","sanctions","1. Pihak yang menyelenggarakan transaksi tanpa izin dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Pelanggaran berulang dapat dikenai sanksi penghentian sementara atau pencabutan izin.\n3. Pemegang Saham Pengendali yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif dan diwajibkan mengalihkan sahamnya.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan BI No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/301559/peraturan-bi-no-6-tahun-2024","2220a064-f51d-41e8-a31a-2f26d81832fe","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA No. 72, 2019

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 21/5/PBI/2019
CONCERNING
ORGANIZERS OF TRANSACTION IMPLEMENTATION FACILITIES
IN THE MONEY MARKET AND FOREIGN EXCHANGE MARKET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that Bank Indonesia's objective is to achieve and maintain the stability of the Rupiah's value through monetary stability supported by the stability of the financial system and carried out by establishing and implementing monetary, macroprudential, and payment system and Rupiah currency management policies, one of which is supported by a financial market that is integrated, fair, orderly, transparent, liquid, and efficient;
that in order to realize a financial market that is integrated, fair, orderly, transparent, liquid, and efficient, organizers of transaction implementation facilities in the money

","pdf_url","/proxy/pdf?id=014872a4-e3ee-471e-bd1f-75e70d0af179","actionData","errors"]