[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","011a3e18-9c8e-4fdb-acba-e8e8effe1f7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2021","number","16","year","2021","published_date","2021-03-31","effective_date","2021-04-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"sectors","location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 16, BN.2021/No.410, KEMENDAGRI.GO.ID : 17 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan acuan dan arah kebijakan bagi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan ini mengatur pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan bupati/wali kota, yang dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai koordinasi program dan kegiatan, pelaksanaan, pengelolaan rekening dana, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terkait Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permendagri No. 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/250035/permendagri-no-33-tahun-2022","f138e5aa-36b1-4da2-8610-7829cd441567","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021; \n \n
Mengingat :	\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

","pdf_url","/proxy/pdf?id=011a3e18-9c8e-4fdb-acba-e8e8effe1f7f","actionData","errors"]