Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.01/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan/Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik

Juga dikenal sebagai: PMK 56/PMK.01/2017 · PMK No. 56/PMK.01/2017

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:20 April 2017Tanggal Penetapan:17 April 2017
ProfesiProfesi & Sertifikasi KeahlianOrganisasi Komisi & Badan Negara

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan/Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku20 April 2017
Tanggal Penetapan17 April 2017
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan meningkatkan pembinaan serta pengawasan profesi Penilai. Perubahan ini mencakup penambahan ketentuan mengenai kewajiban Penilai untuk terdaftar dalam register Penilai yang diselenggarakan oleh Menteri. Selain itu, peraturan ini memperluas cakupan bidang jasa Penilaian, termasuk Penilaian Properti Sederhana, Properti, Bisnis, dan Personal Properti. Penilai diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan izin, seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi izin Penilai Publik dan ketentuan mengenai bentuk badan usaha KJPP.

1. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Asosiasi Profesi Penilai belum dapat menyelenggarakan ujian sertifikasi Penilai di bidang Penilaian Personal Properti, sertifikat lulus pendidikan P3-P4 Properti atau yang setara dan ijazah pendidikan strata 1 (satu) yang berkaitan dengan mesin, dinyatakan diakui sebagai persyaratan permohonan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Personal Properti. 2. Ketentuan ini berlaku sampai dengan Asosiasi Profesi Penilai dapat menyelenggarakan ujian sertifikasi Penilai di bidang Penilaian Personal Properti.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembatasan jasa Penilaian objek tertentu; c. pembatasan pemberian bidang jasa tertentu; d. pembekuan izin; atau e. pencabutan izin.