Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan meningkatkan pembinaan serta pengawasan profesi Penilai. Perubahan ini mencakup penambahan ketentuan mengenai kewajiban Penilai untuk terdaftar dalam register Penilai yang diselenggarakan oleh Menteri. Selain itu, peraturan ini memperluas cakupan bidang jasa Penilaian, termasuk Penilaian Properti Sederhana, Properti, Bisnis, dan Personal Properti. Penilai diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan izin, seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi izin Penilai Publik dan ketentuan mengenai bentuk badan usaha KJPP.