[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","005ddb16-bf48-49d7-b6f1-230a55ae47ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.01/2018","number","122/PMK.01/2018","year","2018","published_date","2018-09-21","effective_date","2018-09-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 122/PMK.01/2018, BN.2018/NO.1342, jdih.kemenkeu.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan dukungan dalam penanganan sengketa pajak di Pengadilan Pajak melalui penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi peningkatan jumlah dan kompleksitas sengketa pajak.

Ketentuan Substansial: Sekretariat Pengadilan Pajak bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional kepada Ketua Pengadilan Pajak. Tugasnya meliputi pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi persiapan berkas banding/gugatan, persidangan, penyelesaian putusan, dokumentasi, dan pelayanan informasi. Struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian seperti Bagian Umum, Bagian Administrasi Sengketa Pajak, dan Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setiap bagian memiliki subbagian dengan tugas spesifik, seperti pengelolaan sumber daya manusia, administrasi sengketa pajak, dan pengembangan teknologi informasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 3. Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru dan penyesuaian Peraturan Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PMK No. 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150683/pmk-no-2061pmk012014","34369b80-4478-4dce-8e3a-2ed8d67a6340","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 122/PMK.01/2018
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE SECRETARIAT OF THE TAX COURT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide support for handling/
resolution of tax disputes at the Tax Court
effectively and efficiently, the Regulation
of the Minister of Finance Number 206.1/PMK.01/2014 concerning
Organization and Work Procedure of the Secretariat of the Tax Court has been established;
that with the increasing number and complexity
of tax disputes submitted to the Tax Court, it is necessary
to reorganize the organization and work procedures at the
Secretariat of the Tax Court to improve
support in handling, especially in
the administration of tax disputes through the separation of functions
pre-trial services, trial process, post
trial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=005ddb16-bf48-49d7-b6f1-230a55ae47ac","actionData","errors"]