Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.01/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Juga dikenal sebagai: PMK 122/PMK.01/2018 · PMK No. 122/PMK.01/2018

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:24 September 2018Tanggal Penetapan:21 September 2018
PerpajakanHukum Administrasi NegaraStruktur Organisasi Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku24 September 2018
Tanggal Penetapan21 September 2018
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan dukungan dalam penanganan sengketa pajak di Pengadilan Pajak melalui penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi peningkatan jumlah dan kompleksitas sengketa pajak.

Ketentuan Substansial: Sekretariat Pengadilan Pajak bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional kepada Ketua Pengadilan Pajak. Tugasnya meliputi pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi persiapan berkas banding/gugatan, persidangan, penyelesaian putusan, dokumentasi, dan pelayanan informasi. Struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian seperti Bagian Umum, Bagian Administrasi Sengketa Pajak, dan Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setiap bagian memiliki subbagian dengan tugas spesifik, seperti pengelolaan sumber daya manusia, administrasi sengketa pajak, dan pengembangan teknologi informasi.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 3. Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru dan penyesuaian Peraturan Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

(-)