di desktop Anda.Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Juga dikenal sebagai: PMK 122/PMK.01/2018 · PMK No. 122/PMK.01/2018
Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan dukungan dalam penanganan sengketa pajak di Pengadilan Pajak melalui penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi peningkatan jumlah dan kompleksitas sengketa pajak.
Ketentuan Substansial: Sekretariat Pengadilan Pajak bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional kepada Ketua Pengadilan Pajak. Tugasnya meliputi pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi persiapan berkas banding/gugatan, persidangan, penyelesaian putusan, dokumentasi, dan pelayanan informasi. Struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian seperti Bagian Umum, Bagian Administrasi Sengketa Pajak, dan Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setiap bagian memiliki subbagian dengan tugas spesifik, seperti pengelolaan sumber daya manusia, administrasi sengketa pajak, dan pengembangan teknologi informasi.