[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","003e0c5b-d60b-473d-8189-547047d62e5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-05-08","effective_date","2025-05-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","49f78d44-851a-42f4-b7e6-b1b6c52f617f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah","short_name","Permendikdasmen","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"sectors","location","Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah","place_of_enactment","","theme","Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penugasan Guru - Kepala Sekolah
2025
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah NO. 7, BN 2025 (327); 16 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah TENTANG Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,\r\nRiset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang\r\nPenugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sudah tidak\r\nsesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan\r\npendidikan, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah PAsal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2017; Perpres Nomor 188 Tahun 2024; PErmenpan Nomor 21 Tahun 2024; Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024; Permendikdas Nomor 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai Penyediaan calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; mekanisme dan masa penugasan guru sebagai kepala sekolah; pemberhentian kepala sekolah; dan penjaminan mutu\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2025. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah\n2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 sepanjang mengatur mengenai penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan pendidikan saat ini. Dalam peraturan ini, guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional, termasuk kemampuan sebagai entrepreneur. Penyediaan calon kepala sekolah dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan penyiapan calon, yang melibatkan seleksi administrasi dan substansi serta pelatihan. Penugasan guru sebagai kepala sekolah diatur berdasarkan mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Masa penugasan diatur dalam periodisasi tertentu, dan terdapat ketentuan mengenai pemberhentian dan penjaminan mutu.

","transitional_provisions","1. Kepala Sekolah yang sedang menjalani penugasan tetap melanjutkan tugasnya sampai periode penugasan sebagai Kepala Sekolah berakhir.\n2. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki bakal calon Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat pelatihan, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Guru ASN yang memenuhi syarat.\n3. Guru ASN yang diangkat hanya diberi penugasan 1 (satu) periode penugasan.\n4. Guru dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah setelah memiliki sertifikat pelatihan dengan memperhitungkan masa penugasan sebelumnya.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permendikbudriset No. 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/224728/permendikbudriset-no-26-tahun-2022","225c70b2-14b0-4ac1-9f90-dbd246efe75e",{"_95":101,"_97":77},"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF BASIC AND SECONDARY EDUCATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2025
on
ASSIGNMENT OF TEACHERS AS SCHOOL PRINCIPALS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF BASIC AND SECONDARY EDUCATION
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that teachers can be assigned as principals
to lead and manage educational units
in an effort to improve services
quality education for all students;
that Regulation of the Minister of Education, Culture,
Research, and Technology Number 40 of 2021 on
Assignment of Teachers as School Principals is no longer
in accordance with the dynamics of educational management
, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
Regulation of the Minister of Basic and Secondary Education
on Assignment of Teachers as School Principals;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 17 paragraph (3) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=003e0c5b-d60b-473d-8189-547047d62e5b","actionData","errors"]