[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","001f72ca-6314-4ed0-9abd-95e2ad51b389","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-03-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 8, jdih.kpu.go.id : 38 hlm
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tatacara Verifikasi, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwaklan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menetapkan pedoman teknis pencalonan perseorangan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sesuai dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tentang persyaratan pencalonan perseorangan, termasuk dukungan minimal dari pemilih yang harus tersebar di 50% kabupaten/kota di provinsi terkait. Bakal calon harus memenuhi syarat seperti usia minimal 21 tahun, pendidikan minimal setara SMA, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, bakal calon harus mengundurkan diri dari jabatan tertentu dan tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Proses verifikasi administrasi dan faktual dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan keabsahan dokumen dan dukungan pemilih.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dukungan pemilih dapat dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173312/peraturan-kpu-no-14-tahun-2018","7de5a76d-b953-4160-8d98-6cf1486dfd30","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111,115],{"_93":112,"_95":113,"_36":114},"Peraturan KPU No. 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173147/peraturan-kpu-no-22-tahun-2013","0867ccc8-614a-42c2-ba0f-4d9b17ee2ccf",{"_93":116,"_95":117,"_36":118},"Peraturan KPU No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173030/peraturan-kpu-no-14-tahun-2013","7f431b02-1067-421e-b83e-094caf262ce2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 08 OF 2013
ON
CANDIDACY OF INDIVIDUAL PARTICIPANTS OF GENERAL ELECTION
MEMBER OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL

GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the provision of Article 8 paragraph (1) letter c of Law Number 15 of 2011 on General Election Organizers states that the duties and authorities of the General Election Commission in the implementation of the General Election of Members of the House of Representatives, Regional Representative Council, and Regional House of Representatives are to prepare and stipulate technical guidelines for each stage of the General Election after first consulting with THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and the Government;
that based on the matters referred to in letters a and b, and to implement the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=001f72ca-6314-4ed0-9abd-95e2ad51b389","actionData","errors"]