Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Juga dikenal sebagai: PMK 68/PMK.03/2020 · PMK No. 68/PMK.03/2020

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:16 Juni 2020Tanggal Penetapan:15 Juni 2020
PendidikanPerpajakanKetentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku16 Juni 2020
Tanggal Penetapan15 Juni 2020
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa serta sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, dengan ketentuan bahwa penerima adalah Warga Negara Indonesia yang mengikuti pendidikan formal atau nonformal di dalam atau luar negeri. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba juga dikecualikan dari objek pajak jika digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu empat tahun. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan dan penggunaan sisa lebih, serta ketentuan mengenai Dana Abadi yang dapat digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan penelitian.

1. Sarana dan prasarana yang diperoleh sebelum Tahun Pajak 2020 disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. 2. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh sampai dengan Tahun Pajak 2019 dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009. 3. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak 2020 dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 4. Sisa lebih yang belum sepenuhnya digunakan sampai dengan Tahun Pajak 2019 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)