[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffd96ba7-af9d-4cc6-ac5c-25547d6a0e95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan dan susunan perangkat daerah
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah \r\ndiarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan\r\nMasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan\r\nperan serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah\r\nsesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat\r\nDaerah yang tepat struktur dan fungsi, pelayanan publik yang\r\nefektif, kinerja yang akuntabel, serta pengembangan sumber\r\ndaya aparatur yang handal perlu melakukan penataan\r\nperangkat daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78\r\nTahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang\r\nPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah\r\nKabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang\r\nPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Perangkat\r\nDaerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang\r\nperencanaan serta penelitian dan pengembangan dan Perangkat\r\nDaerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang\r\nkepegawaian, pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan\r\nsehingga Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten\r\nMagelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten\r\nMagelang perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor\r\n19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Magelang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun\r\n2016 diubah. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Perubahan ini mencakup penataan perangkat daerah agar sesuai dengan struktur dan fungsi yang tepat, pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta pengembangan sumber daya aparatur yang handal. Secara substansial, Peraturan Daerah ini membentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Dinas Daerah berjumlah 18, Badan Daerah berjumlah 4, dan Kecamatan berjumlah 21 dengan tipe A.

Perubahan nomenklatur juga dilakukan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, serta perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota (BKPSDM).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Magelang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/166956/perda-kab-magelang-no-10-tahun-2020","d7c67968-6ef3-4591-a721-dd7b5d70da8e","amended_by",[111],{"_104":112,"_106":113,"_36":114},"Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/329895/perda-kab-magelang-no-7-tahun-2025","5a5af017-aeaa-4678-a032-98a5b4d09816","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 19 OF 2016
CONCERNING THE FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
MAGELANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of the regional governmental affairs is directed to accelerate the realization of the welfare of the Community through improved services, empowerment, and participation of the community, as well as increasing the competitiveness of the region in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution;
that in order to realize the Regional Apparatus institutions that are appropriate in structure and function, effective public service, accountable performance, and the development of reliable state apparatus resources, it is necessary to structure the regional apparatus;
that with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffd96ba7-af9d-4cc6-ac5c-25547d6a0e95","actionData","errors"]