[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff4f41e8-5315-494d-b1cc-6960106eb2e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019","number","41","year","2019","published_date","2019-07-31","effective_date","2019-08-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 - KEMENETRIAN LHK
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 41, BN.2019/ 928 (70 hlm)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional, dan global, perlu dilakukan penyempurnaan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 \n UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permenhut No. P.42/MENHUTII/2010; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015 \n Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam:\r\na. penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan;\r\nb. penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;\r\nc. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;\r\nd. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;\r\ne. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;\r\nf. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor; dan/atau\r\ng. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019. \n Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 20112030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 70 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. \n\n Latar Belakang dan Tujuan: RKTN disusun untuk mengelola sumber daya hutan demi kemakmuran rakyat, selaras dengan amanat UUD 1945 dan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. Revisi RKTN dilakukan untuk menyempurnakan arahan kebijakan, target, dan strategi pengurusan hutan hingga tahun 2030, dengan maksud memperkuat peran dan kontribusi sosial, lingkungan, dan ekonomi sektor kehutanan dalam pembangunan nasional, regional, dan global.\n\nKetentuan Substansial:\n1. RKTN memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang, serta potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan di luar kehutanan dalam skala nasional selama 20 tahun.\n2. RKTN menjadi acuan dalam penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan, rencana kehutanan tingkat provinsi, rencana pengelolaan hutan di tingkat kesatuan pengelolaan hutan, rencana pembangunan kehutanan, rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor, dan pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua perencanaan kehutanan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenhut No. 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350950/permenhut-no-8-tahun-2026","31260ad7-4661-4456-9208-1676d7bb301f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

ABOUT

NATIONAL FORESTRY PLAN
YEAR 2011-2030

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the evaluation results and the development of national, regional, and global strategic paradigms and challenges, it is necessary to improve the National Forestry Plan for 2011-2030;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry regarding the National Forestry Plan for 2011-2030;

In view of:

Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff4f41e8-5315-494d-b1cc-6960106eb2e5","actionData","errors"]