[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","2ceae6768d248e8935381713b094bc66-f2c237ade546006b-1","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=2ceae6768d248e8935381713b094bc66,sentry-org_id=4511369588899840,sentry-transaction=GET%20http%3A%2F%2Fveritask.ai%2Fen%2Fsearch-engine%2Fregulation%2F31260ad7-4661-4456-9208-1676d7bb301f,sentry-sampled=true,sentry-sample_rand=0.8694659235781035,sentry-sample_rate=0.1","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_133":129},"regulationId","31260ad7-4661-4456-9208-1676d7bb301f","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_130":-5,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":83,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":-5,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional \r\nTahun 2011-2030","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2026","number","8","year","2026","published_date","2026-04-21","effective_date","2026-04-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"sectors",[84,85,86],"Kehutanan","Agraria & Pertanahan","Lingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)","location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Rencana Kehutanan Tingkat Nasional \r\nTahun 2011-2030","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana kerja-kehutanan
2026
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 8, BN.2026 (279)/121 hlm; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Rencana Kehutanan Tingkat Nasional \r\nTahun 2011-2030\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian\r\npelaksanaan rencana kehutanan tingkat nasional tahun\r\n2011-2030 terhadap pemanfaatan ruang, target dan\r\nstrategi pengurusan hutan, perkembangan kebijakan,\r\ntantangan strategis global terkait keberlanjutan\r\npenyelenggaraan kehutanan dan perubahan iklim, serta\r\nperubahan kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian\r\nrencana kehutanan tingkat nasional tahun 2011-2030;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan\r\nayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021\r\ntentang Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri\r\nmenyusun dan menetapkan rencana kehutanan tingkat\r\nnasional;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang\r\nRencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 20112030; \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang Rencana kehutanan tingkat nasional tentang pemanfaatan dan penggunaan spasial atau\r\nruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan\r\nkehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang\r\nmenggunakan kawasan hutan dalam skala nasional\r\nuntuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2026. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua\r\nketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan\r\nMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor\r\nP.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana\r\nKehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030,\r\ndinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak\r\nbertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini \n 121 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[103],{"_104":105,"_106":107,"_44":108},"text","Permen LHK No. 41 Tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289102/permen-lhk-no-41-tahun-2019","ff4f41e8-5315-494d-b1cc-6960106eb2e5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=31260ad7-4661-4456-9208-1676d7bb301f","notFound","actionData","errors"]