[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff1d8a9f-5408-423d-890c-2df9f46a14ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012","number","113/PMK.05/2012","year","2012","published_date","2012-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 113/PMK.05/2012, BN.2012/NO.678, jdih.kemenkeu.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap agar lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007. Kebijakan ini mencakup perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah, dengan pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini juga menetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan perjalanan dinas, termasuk selektivitas, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, peraturan ini mengatur komponen biaya perjalanan dinas, seperti uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan, serta menetapkan prosedur pembayaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan barang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.\n2. Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.","sanctions","(-)","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_94":111,"_96":112,"_36":113},"PMK No. 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap","https://peraturan.bpk.go.id/Details/272360/pmk-no-119-tahun-2023","4e2f5bbe-734d-4fc2-8e11-1b39ff9ad10a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/113~PMK.05~2012Per.HTM
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 113/PMK.05/2012
on
DOMESTIC OFFICIAL TRAVEL FOR STATE OFFICIALS,
CIVIL SERVANTS, AND TEMPORARY EMPLOYEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Whereas :

that in order to regulate the provisions on domestic official travel for state officials, civil servants, and temporary employees, the Decree of the Minister of Finance Number 7/KMK.02/2003 concerning Domestic Official Travel for State Officials, Civil Servants, and Temporary Employees and Regulation of the Minister of Finance Number 45/PMK.05/2007 concerning Domestic Official Travel for State Officials, Civil Servants, and Temporary Employees have been stipulated as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff1d8a9f-5408-423d-890c-2df9f46a14ff","actionData","errors"]