Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Undang-Undang ini bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara guna menampung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini memungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan suburusan pemerintahan dan memberikan Presiden kewenangan untuk mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan. Jumlah kementerian ditetapkan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah lainnya diatur untuk dilaksanakan secara sinergis. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian diatur dengan Peraturan Presiden.

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lambat 2 tahun setelah mulai berlaku. 2. Dalam hal dilakukan perubahan unsur organisasi sesuai Pasal 9A, ketentuan mengenai unsur organisasi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(-)