[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fefdde79-9f01-418a-b793-081f88d1f1bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2019","number","191/PMK.05/2019","year","2019","published_date","2019-12-17","effective_date","2020-01-02","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 191/PMK.05/2019, BN. 1631 Tahun 2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 17 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan. Latar belakang penetapan tarif ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tarif layanan BLU ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan dari Menteri Perhubungan.

Peraturan ini mengatur tarif layanan yang diberikan oleh BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang kepada pengguna jasa, yang terdiri dari tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Tarif layanan akademik meliputi tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat, tarif diklat pembentukan, tarif diklat pendek (short course), tarif pendukung akademik, dan tarif layanan akademik lainnya. Tarif layanan penunjang akademik meliputi tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian; tarif penggunaan peralatan dan mesin; tarif penggunaan laboratorium dan simulator; tarif penggunaan sarana transportasi; dan tarif klinik.

Tarif layanan akademik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Penetapan tarif layanan akademik yang berbentuk range mempertimbangkan jumlah peserta, kurikulum, dan/atau perubahan biaya produksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara pengenaan tarif layanan akademik diatur oleh Kepala BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang. Tarif layanan penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang.

BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Tarif jasa layanan ini ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala BLU dengan pihak pengguna jasa. BLU juga dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa, dengan tarif layanan ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif diklat pembentukan, tarif diklat pendek, dan tarif pendukung akademik, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna atau peserta didik tertentu diatur oleh Kepala BLU. Terhadap peserta diklat yang berasal dari Warga Negara Asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 150% dari tarif layanan yang tercantum dalam Lampiran.

","transitional_provisions","1. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 22 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316120/pmk-no-22-tahun-2025","2f719660-da03-4952-bc78-40644a08d0a9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 191/PMK.05/2019
ABOUT
TARIFF FOR PUBLIC SERVICE AGENCY SERVICES
PALEMBANG AVIATION EDUCATION AND TRAINING CENTER
AT THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of the
Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Management of
Keuangan of Public Service Agencies as it has been
amended by Government Regulation Number
74 of 2012 concerning Amendments to Regulation
Government Number 23 of 2005 concerning Management of
Keuangan of Public Service Agencies, the service tariffs of agencies
that implement keuangan management of public service agencies
are determined by the Minister of Keuangan upon the proposal of
minister/head of institution;
that the Minister of Transportation through

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fefdde79-9f01-418a-b793-081f88d1f1bf","actionData","errors"]