For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009

Also known as: Peraturan KPU 1/2016 · Peraturan KPU No. 1 Tahun 2016 · Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016

Status:
Inactive
Effective Date:29 Maret 2016Publication Date:24 Maret 2016
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Komisi Pemilihan Umum
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009
LocationKomisi Pemilihan Umum
Effective Date29 Maret 2016
Publication Date24 Maret 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2011.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengubah ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 terkait pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu anggota DPR dan DPD. Perubahan tersebut menambahkan ayat (2a) pada Pasal 18 yang mengatur bahwa jika anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota partai politik mengajukan upaya hukum, KPU tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPR, namun dengan memberikan keterangan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum. Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPR dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPR oleh Sekretariat Jenderal KPU.

(-)

(-)