[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fee9d992-fac0-4416-bc81-853e6c8d9a8d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025","number","28","year","2025","published_date","2025-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[73,76],{"_54":74,"_55":75,"_57":-5},"8578e665-6e88-405d-a974-34a3fd6c051d","karbon",{"_54":77,"_55":78,"_57":-5},"9c5db6d6-e22a-440c-b77b-feb4aeedce28","carbon","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko","subject_matter","PP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi: persyaratan dasar; Perizinan Berusaha (PB); Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU); norma, standar, prosedur, dan kriteria; layanan sistem OSS; pengawasan; evaluasi dan reformasi kebijakan; pendanaan; penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan sanksi. PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha, sedangkan PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan Berusaha - Berbasis Risiko
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN 2025 (98), TLN (7115) : 310 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
ABSTRAK:	\n \n Penyederhanaan perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 6 Tahun 2023. \n PP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi: persyaratan dasar; Perizinan Berusaha (PB); Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU); norma, standar, prosedur, dan kriteria; layanan sistem OSS; pengawasan; evaluasi dan reformasi kebijakan; pendanaan; penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan sanksi. PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha, sedangkan PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2025. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 383 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 310 dan penjelasan hlm 311 s.d. 383). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.","scope_and_parties","Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang mencakup kebijakan, persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), norma, standar, prosedur, dan kriteria, layanan Sistem OSS, Pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta sanksi.","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha melalui pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang lebih efektif dan sederhana, serta Pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. PBBR diterapkan berdasarkan analisis risiko setiap kegiatan usaha. Persyaratan dasar meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan (PL). PB diperoleh setelah pemenuhan persyaratan dasar, dan jika diperlukan, PB UMKU juga harus dimiliki. Seluruh proses ini dilakukan secara elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi. Peraturan ini juga mengatur secara rinci proses perizinan untuk berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, penyiaran, pertahanan dan keamanan, ekonomi kreatif, informasi geospasial, ketenagakerjaan, perkoperasian, penanaman modal, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta lingkungan hidup. Selain itu, diatur pula mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif. Contohnya, pelaku usaha yang melakukan konstruksi sumur bor/gali air tanah tanpa izin pengusahaan air tanah atau penggunaan air tanah tanpa izin pengusahaan air tanah sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dikenai sanksi administratif berupa denda dan wajib mengajukan permohonan PB UMKU Izin pengusahaan air tanah.","revokes",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021","207727b4-b12c-4279-be32-6d684055fe9d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 28 OF 2025

CONCERNING

IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the simplification of Business Licensing through the implementation of Risk-Based Business Licensing requires continuous policy reform to realize ease in starting and running a business to support job creation;
that the simplification of Business Licensing through the implementation of Risk-Based Business Licensing as regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, which is an implementing regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, needs to be perfected to further provide legal certainty to business actors, especially regarding business processes and service quality assurance;
that with the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing needs to be replaced;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Risk-Based Business Licensing;

Bearing in Mind:

Article 5 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;
Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fee9d992-fac0-4416-bc81-853e6c8d9a8d","actionData","errors"]