[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","febafe08-8774-46b1-bafb-6392a34e42f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-05-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern - Penataan Dan Perlindungan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2010/105 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan di Kota Cimahi, diperlukan penataan, perlindungan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat; bahwa untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan keseimbangan terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya pengembangan kemitraan antara usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; \n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan, perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, tata cara dan iklim perdagangan, regulasi kegiatan perdagangan, batasan persaingan dan perlindungan usaha, klasifikasi dan kriteria perdagangan, lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan, izin usaha perdagangan, pembinaan dan pengawasan, kemitraan antara pedagang pasar tradisional dan toko modern, rekruitmen tenaga kerja, waktu dan pelayanan, hak, kewajiban dan larangan, ketentuan sanksi, pertanggungjawban langsung, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2010. \n 41 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 ini bertujuan untuk menata dan melindungi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan memiliki kepastian hukum. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan keseimbangan terhadap usaha perdagangan, serta mengembangkan kemitraan antara usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Tata cara perdagangan yang meliputi penjualan langsung dari rumah ke rumah, penjualan langsung di tempat tertentu, penjualan di tempat tidak permanen, penjualan melalui media elektronik, dan penjualan melalui lelang.
Regulasi kegiatan perdagangan yang mewajibkan pelaku usaha retail untuk memperdagangkan barang dengan ketentuan seperti label harga yang jelas, penggunaan mata uang Rupiah, dan pemenuhan persyaratan kesehatan.
Batasan persaingan dan perlindungan usaha yang melarang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
Klasifikasi toko modern berdasarkan luas lantai dan sistem penjualan.
Lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota.
Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang wajib dimiliki oleh pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
Kemitraan antara pedagang pasar tradisional dan toko modern yang wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, dan penerimaan produk.
Rekruitmen tenaga kerja yang mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, khususnya warga Kota Cimahi.
Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern yang dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
Hak, kewajiban, dan larangan bagi penyelenggara pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

","transitional_provisions","1. Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan peraturan ini, dipersamakan dengan izin Usaha Pusat perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).\n2. Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Perda Ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Perda ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;\n5. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, Hypermarket Departement Store, Super Market dan pengelola jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9, Pasal 19, Pasal 28 dan Pasal 29 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain pidana, pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perda Kota Cimahi No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62549/perda-kota-cimahi-no-8-tahun-2016","cfd4249f-0812-46f7-a2f0-16b304b61077","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY

CIMAHI CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2010
ON
MANAGEMENT AND PROTECTION OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

\n\n \n \n

Considering :

that freedom of enterprise is a right of the community that must be encouraged as a consequence of the increasingly open and competitive business opportunities, thereby spurring sustainable economic growth;
that in line with economic developments, especially in the field of trade in Cimahi City, it is necessary to organize, protect, and safeguard in order to grow conducive, beneficial, harmonious, fair, and have legal certainty for all citizens;
that in order to improve supervision, control and balance of trade, it is necessary to develop partnerships between large, medium and small trade businesses, ease the movement of capital, goods and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=febafe08-8774-46b1-bafb-6392a34e42f7","actionData","errors"]