[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe8e1ac3-5626-431b-990e-00cd778ddb00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2022","number","59","year","2022","published_date","2022-04-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Pengembang Teknologi Nuklir
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 59, LN.2022/No.95, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999. \n Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Pengembang Teknologi Nuklir bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, dan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022. \n Perpres ini mencabut Perpres Nomor 95 Tahun 2015 \n Lampiran 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, sepanjang yang mengatur mengenai tunjangan jabatan fungsional pranata nuklir jenjang ahli.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. Hal ini dilakukan dengan memberikan tunjangan yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir. Tunjangan ini diberikan setiap bulan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk instansi pusat, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi daerah. Besaran tunjangan diatur dalam lampiran peraturan ini. Pemberian tunjangan dihentikan jika pegawai diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional lain, atau karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERPRES No. 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41844/perpres-no-95-tahun-2015","1ef0d262-9aa5-41e9-94f4-be289f8d761b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 59 OF 2022
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION ALLOWANCE
FOR NUCLEAR TECHNOLOGY DEVELOPERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality, achievement, dedication, and productivity of the performance of Civil Servants who are appointed and assigned full-time in the Functional Position of Nuclear Technology Developer, it is necessary to provide a Functional Position Allowance for Nuclear Technology Developers that is appropriate to the workload, responsibilities, and job risks;
that Presidential Regulation Number 95 of 2015 concerning Functional Position Allowances for Nuclear Equipment Operators, insofar as it regulates functional position allowances for nuclear equipment operator experts, is no longer in accordance with the development of quality,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe8e1ac3-5626-431b-990e-00cd778ddb00","actionData","errors"]