[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe1cb609-c37f-4b00-aa61-d6f0f71e4b85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025","number","20","year","2025","published_date","2025-05-21","effective_date","2025-05-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Imbalan Jasa - Kurator - Pengurus
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 20, BN 2025 (365): 7 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung perbaikan iklim berusaha dan meningkatkan layanan di bidang kurator dan pengurus, perlu penataan kembali mengenai pedoman besaran imbalan jasa bagi kurator dan pengurus. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; Permenkum No. 1 Tahun 2024; dan Permenkumham No. 7 Tahun 2021. \n Permenkumham ini megatur mengenai Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus. Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator diberikan dengan ketentuan: a. Kepailitan yang berakhir dengan perdamaian maka besaran Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor; b. Kepailitan yang berakhir dengan pemberesan maka besaran Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau c. permohonan pernyataan pailit yang ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali maka besaran Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor yang besarannya ditetapkan oleh majelis Hakim. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Imbalan Jasa bagi Kurator dan Kurator sementara pada balai harta peninggalan yang telah ditetapkan oleh Hakim disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7 dan lampiran hlm 8 sd 11) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman besaran imbalan jasa bagi kurator dan pengurus dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Latar belakangnya adalah untuk mendukung perbaikan iklim berusaha dan meningkatkan layanan di bidang kurator dan pengurus, mengingat Peraturan Menteri sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Penentuan besaran imbalan jasa bagi kurator, yang dibedakan berdasarkan apakah kepailitan berakhir dengan perdamaian, pemberesan, atau permohonan pailit ditolak. Besaran imbalan dihitung berdasarkan persentase nilai utang atau hasil pemberesan, atau tarif jam kerja terpakai.
Penentuan besaran imbalan jasa bagi kurator sementara, yang ditunjuk sebelum putusan pailit, ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan hasil rapat kreditor atau tingkat kerumitan pekerjaan.
Penentuan besaran imbalan jasa bagi pengurus, yang dibayar berdasarkan kesepakatan antara debitor dan pengurus, serta mempertimbangkan pendapat kreditor. Jika tidak ada kesepakatan, hakim menetapkan besaran imbalan.
Dalam hal terjadi penambahan atau penggantian kurator dan/atau pengurus, besaran imbalan jasa ditentukan berdasarkan hasil rapat kreditor dan dibebankan pada biaya kepailitan.
Imbalan jasa bagi kurator dan kurator sementara pada balai harta peninggalan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenkumham No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174157/permenkumham-no-18-tahun-2021","11ac4a4b-07c9-4f39-affa-bf2f91115d8b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2025
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE AMOUNT OF FEES FOR RECEIVERS AND ADMINISTRATORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support improvements in the investment climate and improve services in the field of receivers and administrators, it is necessary to restructure the guidelines for the amount of fees for receivers and administrators;
that Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Fees for Receivers and Administrators is no longer in accordance with legal developments and community needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and to implement the provisions of Article 76 and Article 234 paragraph (5) of Law Number 37 of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe1cb609-c37f-4b00-aa61-d6f0f71e4b85","actionData","errors"]