[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe194eee-025a-43c3-9e8d-1cb32129d0cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2004","number","3","year","2004","published_date","2004-03-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-TATA-RUANG-WILAYAH-KOTA-PANGKALPINANG
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang.\r\nBahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pangkalpinang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\r\nBahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antarsektor, kawasan serta pelaku pemanfaatan ruang. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.5 Thn1960; UU No.13 Thn 1980; UU o.5 Thn 1984; UU No.5 Thn 1984; UU No.5 Thn 1990; UU No.9 Thn 1990; UU No.4 Thn 1992; UU No.24 Thn 1992; UU No.23 Thn 1997; UU No.22 Thn 1999; UU No.25 Thn 1999; UU No.41 Thn 1999; UU No.27 Thn 2000; UU No.28 Thn 2002; PP No.22 Thn 1982; PP No.26 Thn 1985; PP No.35 Thn 1991; PP No.69 Thn 1996; PP No.47 Thn 1997; PP No.68 Thn 1998; PP No.19 Thn 1999; PP No.27 Thn 1999; PP No.25 Thn 2000; PP No.108 Thn 2000; PP No.20 Thn 2001; PP No.39 Thn 2001; PP No.52 Thn 2001; PP No.70 Thn 2001; PP No.34 Thn 2002; Keppres No.53 Thn 1989; Keppres No.32 Thn 1990; Keppres No.33 Thn 1991;Perda No.16 Thn 1995; Perda No.28 Thn 2002; Perda No.4 Thn 1998; Perda No.5 Thn 1998; Perda No 7 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah kota pangkalpinang; landasan konseptual pemanfaatan ruang; wilayah,subtansi dan jangka waktu rencana; rencana srtruktur pemanfaatan ruang; rencana pola pemanfaatan ruang wilayah; pengendalian pemanfaatan ruang; hak kewajiban dan peran serta masyarakat; ketentuan penyidikan; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan;ketentuan peutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1996 Nomor 1 Seri C).\n2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota sebagian Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1996 – 2006 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1999 Nomor 5 Seri D).\n3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Detil Tata Ruang Bagian Pusat Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun 1997–2007 (Lembaran daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1999 Nomor 6 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (RTRWK) bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kota dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efektif, efisien, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antarsektor, kawasan, dan pelaku pemanfaatan ruang.

RTRWK ini berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, serta sebagai acuan pembangunan di tingkat kota. Kedudukannya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan tata ruang kota, penyelaras kebijakan pemanfaatan ruang, dasar pertimbangan dalam menentukan pemanfaatan kawasan, dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pangkalpinang.

Sasaran RTRWK meliputi penataan sistem pusat pelayanan perkotaan, ruang terbuka hijau, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan utilitas, kawasan lindung, dan kawasan budidaya. Strategi pengembangan wilayah kota mencakup strategi pengembangan struktur wilayah, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan kawasan budidaya.

Substansi rencana meliputi kebijakan perencanaan tata ruang, kebijakan pemanfaatan ruang, dan kebijakan pengendalian ruang. Rencana struktur pemanfaatan ruang meliputi rencana pengembangan dan distribusi penduduk, sistem pusat pelayanan perkotaan, ruang terbuka hijau, sistem jaringan transportasi, dan sistem jaringan utilitas. Rencana pola pemanfaatan ruang meliputi rencana pola tata ruang kawasan budidaya perkotaan dan kawasan lindung.

Kawasan budidaya perkotaan terdiri atas perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, perkantoran dan jasa, terminal, wisata dan taman rekreasi, pertanian dan perkebunan, tempat pemakaman umum, dan tempat pembuangan sampah. Kawasan lindung terdiri dari kawasan perlindungan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/kolong, perlindungan kawasan sekitar waduk dan mata air, perlindungan kawasan pantai berhutan bakau, perlindungan kawasan hutan kota, perlindungan terumbu karang, perlindungan kawasan hijau, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana detail tata ruang kawasan, rencana teknik ruang di Kota Pangkalpinang, dan rencana-rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di Kota Pangkalpinang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan secara terbatas sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.\n3. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau mengakibatkan konversi kawasan berfungsi lindung, maka penataan dan pengendalian kawasan budidaya tersebut dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n4. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dikendalikan secara ketat dan atau dicegah perkembangannya.\n5. Apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.","sanctions","1. Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/27451/perda-kota-pangkal-pinang-no-1-tahun-2012","87d90603-ba94-481c-b9d5-d4a6995d194d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PANGKALPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 03 YEAR 2004
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF PANGKALPINANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of the National Spatial Plan, which is elaborated into the Spatial Plan of the Bangka Belitung Islands Province, the Regional Spatial Plan (RTRW) needs to be elaborated into the Spatial Plan of Pangkalpinang City which is aligned with the Vision and Mission of Pangkalpinang City;
that to direct development in Pangkalpinang City by utilizing regional space in a productive, efficient, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve public welfare;
that in order to realize the integration of development implementation between sectors, regions and spatial utilization actors;
that based on the considerations in letters a, b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe194eee-025a-43c3-9e8d-1cb32129d0cd","actionData","errors"]