[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe063e6d-4441-4d81-bca1-1098a14ace3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kehadiran Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-03-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c17c709-3ded-4503-86c1-a3bf7f552a4e","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian","short_name","Permenko Perekonomian","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kehadiran Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian-pegawai
2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 3, BN.2025/15 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian TENTANG Kehadiran Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas\t\tdan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin \tkerja Pegawai, dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan\t\t tugas dan prestasi kerja, perlu mengatur ketentuan\t\tterkait kehadiran kerja Pegawai di lingkungan Kementerian\tKoordinator Bidang Perekonomian;\r\nb. \tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \thuruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;\r\n \n Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah\tNomor\t11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hari kerja dan jam kerja, cuci pegawai dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan\tMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian\t Koordinator Bidang Perekonomian \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan ini mengatur ketentuan kehadiran kerja pegawai, termasuk hari kerja, jam kerja, dan cuti. Hari kerja ditetapkan selama lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian pada hari libur nasional dan cuti bersama. Jam kerja reguler dimulai pukul 07.30 dengan durasi 7 jam 30 menit, sementara selama bulan Ramadan dimulai pukul 08.00 dengan durasi 6 jam 30 menit. Pegawai wajib mencatat kehadiran secara elektronik, kecuali pejabat tertentu. Fleksibilitas kehadiran dapat diberikan sesuai arahan pimpinan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pemotongan tunjangan kinerja.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran Hari Kerja dan Jam Kerja dapat dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/152061/permenko-perekonomian-no-1-tahun-2015","879b9959-45a8-4303-ab7d-3239dd7e7b2a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2025
on
EMPLOYEE WORK ATTENDANCE WITHIN THE
COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to improve integrity, encourage professionalism and accountability, and improve Employee work discipline, in realizing the smooth implementation of tasks and work performance, it is necessary to regulate the provisions regarding Employee work attendance within the Coordinating Ministry for Economic Affairs;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs on Employee Work Attendance within the Coordinating Ministry for Economic Affairs;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 20 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe063e6d-4441-4d81-bca1-1098a14ace3f","actionData","errors"]