Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol agar transaksi tol menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman. Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan, pengoperasian, rekonsiliasi, dan penyelesaian pembayaran akhir. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Transaksi Tol Nontunai menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik dan/atau teknologi berbasis nirsentuh. Penyelenggaraan transaksi nontunai harus memenuhi prinsip interoperabilitas, non-eksklusif, dan sesuai dengan ketentuan sistem pembayaran yang berlaku. Penerapan transaksi nontunai dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penerapan sepenuhnya di seluruh jalan tol pada 31 Oktober 2017 dan penerapan teknologi berbasis nirsentuh pada 31 Desember 2018. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) wajib mendukung tahapan ini melalui sosialisasi, peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai, penerapan multi penerbit, dan penyediaan lokasi isi ulang uang elektronik. Badan Usaha Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai, yang dibentuk oleh konsorsium BUJT dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Badan Usaha Pelaksana ditetapkan melalui pengadaan dan wajib memiliki izin jasa pembayaran serta melaksanakan transaksi dengan indikator kerja utama yang disepakati dengan BPJT.
on desktop.