[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe03f6d6-c6e3-46ba-b8ed-9be2d41fb872","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-06-09","effective_date","2014-08-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Umum
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2014/5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan menara yang diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai objek yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui menara telekomunikasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa umum dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang penambahan angka 47 dan angka 48 pada Pasal 1, penambahan huruf h pada Pasal 3, penyisipan Pasal 10A, penambahan ayat (8) pada Pasal 12, penyisipan Pasal 21A. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2014. \n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 diubah. \n 28 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi baru terkait telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, penambahan jenis retribusi jasa umum, yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta pengaturan mengenai objek dan tingkat penggunaan jasa retribusi tersebut.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan menara yang tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui menara telekomunikasi.

Ketentuan Substansial:

Penambahan definisi terkait telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada Pasal 1.
Penambahan jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Pasal 3.
Pungutan retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (Pasal 10A).
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, estetika dan kepentingan umum (Pasal 10A ayat 2).
Pengukuran tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan jumlah frekuensi pengawasan dan pengendalian (Pasal 12 ayat 8).
Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi, dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian (Pasal 21A).
Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan 1 kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan (Pasal 21A ayat 2).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Cimahi No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/288223/perda-kota-cimahi-no-8-tahun-2023","aea81790-a608-4359-8d43-b030d54b7234","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"Perda Kota Cimahi No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203973/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2012","3d0d978f-d9d3-49d8-8007-8188ed54a36b","amended_by",[113,117],{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"Perda Kota Cimahi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/134957/perda-kota-cimahi-no-11-tahun-2019","99ca78ae-899c-4f55-aa90-d40244c89489",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"Perda Kota Cimahi No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140120/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2017","a165b287-2c6e-4510-87c0-914c1c8e13ad","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
СІМАНІ CITY
NUMBER : 174
YEAR : 2014

REGIONAL REGULATION OF СІМАНІ CITY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2012 ABOUT
RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

Considering :

that in order to ensure the orderly, regular, and harmonious implementation of tower construction with the environment and to meet administrative and technical requirements as objects that can increase local revenue through telecommunication towers;
based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Retribution for General Services.

In view of :

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe03f6d6-c6e3-46ba-b8ed-9be2d41fb872","actionData","errors"]