[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fddba780-669b-4049-b7c3-fd355b0635bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan","short_title","Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-05-09","effective_date","2016-05-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","c654dbe5-5577-430d-bdbb-99b7df3d9a31","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Perka BPOM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 7, BN.2016/No.764, jdih.pom.go.id: 9 hlm.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu dengan mengatur pengelolaan yang ketat oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Pengelolaan meliputi pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali obat, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan. Setiap entitas yang mengelola Obat-Obat Tertentu wajib mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam peraturan ini untuk mencegah penyimpangan dan kebocoran.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, setiap Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, atau Instalasi Farmasi Klinik yang mengelola obat dan/atau bahan Obat-Obat Tertentu wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku.\n2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan pemasukan obat atau bahan obat ke dalam wilayah Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, pembatalan persetujuan izin edar, rekomendasi pencabutan pengakuan, dan/atau rekomendasi pencabutan izin.\n2. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/219845/peraturan-bpom-no-28-tahun-2018","8a2fb194-dd43-4988-abf3-8bced2440e7a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE HEAD OF DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 7 OF 2016

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF CERTAIN
MEDICINES THAT ARE OFTEN MISUSED

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Whereas :

that to protect the public from misuse and incorrect use of Certain Medicines, stricter supervision is necessary;
that Certain Medicines that are often misused need to be well managed by Pharmaceutical Industries, Pharmaceutical Wholesalers, Pharmacies, Hospital Pharmacy Installations, and Clinical Pharmacy Installations to prevent deviations and leakages;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Drug and Food Control Agency concerning Guidelines for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fddba780-669b-4049-b7c3-fd355b0635bb","actionData","errors"]