[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdcce81e-aeec-40e1-8b7e-9c453dace0e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-10-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi-tata-Kerja-Kesatuan-Pengelolaan-Hutan-Produksi-Gularaya
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2014 /No. 13 , LL 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	\n \n Kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di lintas kabupaten kota, pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK 61/Menhut-II/2011 telah ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Unit XXIV yang terletak pada lintas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Pasal 2 Permendagri No. 61 Tahun 2010 menetapkan bahwa yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah KPHP, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, tata kerja, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan forum multi pihak, PPK BLU, keuangan dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2014. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XXIV Gularaya di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gularaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. KPHP Gularaya bertugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. KPHP Gularaya berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjamin wewenang pengelolaan dan status fungsi hutan. Susunan organisasi KPHP Gularaya terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Resort KPH. Kepala KPHP bertanggung jawab menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit kerja. KPHP Gularaya wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Untuk menunjang sinergitas dan kerja sama, KPHP Gularaya memfasilitasi terbentuknya forum multi pihak. Dalam rangka melaksanakan tugas pemanfaatan hutan wilayah tertentu dan peningkatan pelayanan, KPHP Gularaya wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/269471/perda-prov-sulawesi-tenggara-no-12-tahun-2016","55a1e0a2-12e5-4601-a5f0-b00d6ede3214","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI
NUMBER 13 OF 2014
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF PRODUCTION FOREST
MANAGEMENT UNIT GULARAYA SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering:

that the production forest area and protected forest area located across regencies/cities, its management is the authority of the Provincial Government as stipulated in Government Regulation Number 44 of 2004 concerning Forestry Planning, and Government Regulation Number 6 of 2007 concerning Forest Arrangement and Preparation of Forest Management Plans and Forest Utilization as amended by Government Regulation Number 3 of 2008;
that based on the Decree of the Minister of Forestry Number SK. 61/Menhut-II/2011 concerning the Determination of the Production Forest Management Unit Area, the Model Forest Management Unit XXIV has been established which is located across the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdcce81e-aeec-40e1-8b7e-9c453dace0e4","actionData","errors"]